Kekuasaan Para Ulama Lebih Tinggi dr kekuasaan Pemerintah
Karena itu, merekalah yg menempati posisi ahlul hall wal 'Aqd, perwakilan rakyat yg berhak menentukan siapa yg paling layak memegang pucuk pemerintahan.
Mereka jugalah yg melakukan kontrol pengawasan terhadap penguasa pemerintahan.
Di masa para khulafaurrasyidin demikianlah yg berlaku.
Tetapi ketika yg berlaku adalah sistem kerajaan, ulama tidak lagi memiliki kekuasaan sbgmn yg ditunjukkan oleh dalil2 syar'i.
Kekuasaan syar'iy yg Allah berikan kpd mereka telah dirampas oleh para raja dan penguasa shg para ulama pun lebih memilih menyibukkan diri dg dakwah dan ilmu, mengajari ummat menunaikan hak-hak Allah atas mereka.
Ketika argumentasi syar'i selalu kalah dg ego dan kepentingan penguasa, mereka menjauhi wilayah kekuasaan krn beratnya pertanggungjawaban di sisi-Nya.
Hingga tibalah periode demokrasi yg digaung2kan oleh orang2 barat dg segala intrik dan standar gandanya.
Mereka merampas kekuasaan syar'iy para ulama dan memberikan kepada rakyat yg kebanyakannya kurang memiliki kesadaran beragama yg baik.
Sehingga pemerintahan pun diserahkan kepada siapa saja tanpa pertimbangan2 syar'iy.
Tak seorangpun mukmin yg ragu akan kebobrokan sistem demokrasi, meski demikian sistem ini masih menyisakan satu celah bagi para ulama untuk menggunakan kekuasaan syar'inya mengarahkan rakyat memilih pemimpin yg paling layak bagi mereka berdasar kriteria syar'i.
Akankan satu celah ini kita tutup dengan melarang para ulama dan dai berbicara politik dengan mengarahkan rakyat memilih yg terbaik berdasar ijtihad mereka?
Jika demikian, berarti anda telah termakan indoktrinasi pemuja demokrasi untuk menjauhkan para ulama dari kekuasan syar'i yg Allah berikan kpd mereka.
Wallahulmusta'an.
Ustadz noor ihsan silviantoro
