Ini yang shahih. Tidak wajib. Dan jangan lazimkan dai-dai untuk kudu menjawab soal-soal fiqh (apalagi aqidah) dengan 'fihi qawlan' atau 'fihi khilaf' atau 'ikhtalafal ulama'..... ' dan ibarah semisalnya.
Tidak menyebutkan adanya khilaf tidak mesti artinya kitmanul ilm. Karena:
1. Para ulama pun biasa menjawab pertanyaan tanpa menjabarkan khilafiyyah. Bahkan lebih sering begitu. Contohlah al-Imam Ahmad dalam kitab masa' il yang ditulis oleh sebagian murid beliau. Kalau ditanggapi, "Itu kan Imam Ahmad. Situ siapa?" maka jawabannya, "Kalau Imam Ahmad yang mesti insya Allah paham khilafiyyah dan jauh lebih paham dalil, istinbath dan khilafiyyah dari kita namun saat menjawab soalan rata-rata jawaban straight, maka masak kita diharuskan melebihi beliau?!"
Kalau dijawab, "Contoh dong Ibnu Taimiyyah. Beliau transparan." maka tinggalkan. Orang ini hampir tidak mungkin selaras dengan lisannya.
2. Adanya pertimbangan dan maslahat. Tidak semua penanya mambutuhkan tahu khilaf. Sebagian hanya berharap 'iya atau tidak', 'halal atau haram'. Kadang, penjabaran khilafiyyah untuk mereka bukan ziyadah maklumat, tapi tasywisy dan fawdha.
3. Boleh jadi berusaha menghindari ujub dalam menjabarkan ilmu. Karena sangat mungkin tersusupi di hati dai rasa kagum akan diri ketika menjabarkan khilafiyyah. Untuk point ini jelas amalan hati. Hanya Allah Ta'ala yang tahu, kemudian dirinya.
4. Tidak semua khilafiyyah layak dijabarkan, apalagi ke kalangan awam, apalagi di masalah aqidah terlebih ushulnya. Justru itu bisa saja membuka fitnah di benak sebagian atau keumuman awam. Thalibul ilm saja kadang terfitnah dengan khilafiyyah apalagi awam. Bukankah ada yang sengaja menikah tanpa wali karena merasa adanya khilafiyyah? Bukankah ada yang tidak pernah pakai celana panjang kecuali isbal (yakni: kudu isbal) karena merasa ini toh khilafiyyah? Bahkan menentang siapapun yang tidak isbal, padahal khilafiyyah. Ini contoh kecil terfitnah akan mengetahui khilafiyyah.
✒ Ust Hasan Al Jaizy حفظه الله
